Apakah forex haram atau mercado halal

Hukum Negociação Forex Menuut MUI Halal atua Haram Hukum Negociação Forex Menuarut MUI Halal atua Haram Mengingat banyan yang mempertanyakan apa hukum trading forex menurutIslam (meski sudah banyak dikupas) maka berikut ini saya publicar o artigo Gainscópio venda FATWA MUI TENTANG TRADING FOREX. Di luar sana berinjela juga pendapat yang bersebarangan dengan fatwa MUI ini di mana mera tetap berpendirian pada bahwa trading forex adalah HARAM dengan hujjah / argumen yang mereka pegangi. Keputusan berpulang pada dan ada di tangan Anda. Selamat membaca. Fatwa MUI Comprar por Juala Beli Mata Uang (AL-SHARF) Pertanyaan yang pasti por comerciantes estrangeiros por Indonésia: 1. Apakah Trading Forex Haram 2. Comprar Trading Forex por Halal 3. Apakah Trading Forex por dilema Agama Islam 4. Apakah SWAP por Mari kita bahas dengan artikel yang pertama: Forex Dalam Hukum Islã Dalam bukunya Prof. Drs. Masjfuk Zuhdi yang berjudul MASAIL FIQHIYAH Kapita Selecta Hukum Islã, diperoleh bahwa (Perdagangan Valas) diperbolehkan dalam hukum islam. Perdagangan valuta asing timbul karena adanya perdagangan barang-barang kebutuhan / komoditi antar negara yang bersifat saudadesionalional. Perdigangan (Ekspor-Impor) ini tentu memerlukan to bei kaanai uang yang masing masing-masing-masing-masing-to-masi-diantara negara-negara tersebut sehingga timbul PERBANDINGAN NILAI MATA UANG também. Perbandingan nilai mata uang antar negara terkumpul dalam suatu BURSA atau PASAR yang bersifat nacionalional dan terikat dalam suatu kesepakatan bersama yang saling menguntungkan. Nilai mata uang suatu negara denan lainnya ini berubah (berfluktuasi) setiap saat sesuai volume permintaan dan penawarannya. Por favor, observe que você pode fazer sua reserva em todos os dias. Yang secara nyata hanyalah tukar-menukar mata uang yang berbeda nilai. HUKUM ISLAM dalam TRANSAKSI VALAS 1. Ada Ijab-Qobul. --- gt Ada perjanjian untuk memberi e menerima Penjual menyerahkan barang e pembeli membayar tunai. Ijab-Qobulnya dilakukan dengan lisan, tulisan dan utusan. Pembeli dan penjual mempunyai wawenang penuh melaksanakan dan melakukan tindakantindakan hukum (dewasa dan berpikiran sehat) 2. Memorando para o dia-a-dia de todos os dias de idade: Sucesso na balança Dapat dimanfaatkan Dapat diserahterimakan Jelas barang harganya Dijual (dibeli) oleh pemiliknya sendiri atau kuasanya atas izin pemiliknya Barang sudah berada ditangannya jika barangnya diperoleh dengan imbalan. Perlu ditambahkan pendapat Muhammad Isa, bahwa juu beli sahamu diperbolehkan dalam agama. Jangan kamu membeli ima dalam air, karena sesungguhnya jual beli yang demíngia itu mengandung penipuan. (Hadis Ahmad bin Hambal e Al Baihaqi dari Ibnu Masud) Jual beli barang yang tidak di tempat transaksi diperbolehkan dengan syarat harus diterangkan sifatsifatnya atau ciri-cirinya. Kemudian jika barang sesuai dengan keterangan penjual, maka sahlah jual belinya. Tetapi jika tidak sesuai maka pembeli mempunyai hak khiyar, artinya boleh meneruskan atau membatalkan jual belinya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi riwayat Daraquthni Dari Abu Hurairah: 8220Barang siapa yang membeli sesuatu yang ia tidak melihatnya, makaa berhak khiyar jika ia telah melihatnya. Como você pode ter perdido a vida, seperti ketela, kentang, bawang sebagainya juga diperbolehkan, asal diberi contohnya, karena a mengalami kesulitan atau kerugian jika harus mengeluarkan semua hasil tanaman yang terpendam untuk dijual. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum Islam: 8220Como ele? A menarik de keudahan 8221 Demikian juga jual beli barang-barang yang telah terbungkus / tertutup, seperti makanan kalengan, GLP, dan sebagainya, asalkam diberi label yang menerangkan isinya. Vide Sabiq, op. cit. hal. 135. Mengenai teks kaidah hukum Islão tersebut di atas, vide Al Suyuthi, Al Ashbah wa al Nadzair, Mesir, Mustafa Muhammad, 1936 hal. 55. JUÍN BELI VALUTA ASING DAN SAHAM Yang dimaksud dengan valating asat adalah mata uang luar negeri seperi dolar Amerika, inglgris Inggris, ringgit Malaysia dan sebagainya. Apabila antara negara ter per capita per capita negarai yang dalam dunia perdagangan disebut devisa. Misalnya eksportir Indonesia akan memperoleh devisa dari eil ekspornya, sebaliknya importir Indonesia memerlukan devisa un menukimpor dari luar negeri. Sobre o autor: Enviar uma cópia do seu pedido de ajuda e / ou endereço de e-mail. setiap negara berwenang penúmen menetapkan kurs uangnya masing masing-masing-masing-masing-masing-nilai uangnya terhadap mata uang asing) 1 dolar Amerika Rp. 12.000. Namun kurs uang atua perbandingan nilai tukar setiap saat bisa berubah-ubah, tergantung pada kekuatan ekonomi negara masing-masing. Pencatatan kurs uang dan transaksi jual beli valuta asing diselenggarakan de Bursa Valuta Asing (AWJ Tupanno, et al. Ekonomi de Koperasi, Jakarta, Depdikbud 1982, Hal 76-77) FATWA MUI TENTANG PERDAGANGAN VALAS Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonésia No: 28 / DSN-MUI / III / 2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) a. No entanto, você pode obter os seguintes dados em um comunicador de nome, seringkali diperlukan transaksi jual-beli mata em (nome-sharf), baik antar mata uang sejenis maupun em mata uang berlainan jenis. b. Bahwa dalam urf tijari (tradisi perdagangan) transaksi jual beli mata uang dikenal beberapa bentuk transaksi yang status hukumnya dalam pandangan ajaran Islam berbeda antara satu bentuk dengan bentuk lain. c. Bahwa agar kegiatan transaksi tersebuti dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan adicionou uma nova aldeia a al-Sharf em dijadikan pedoman. 1. Firman Allah, QS. Al-Baqarah2: 275:. Dan Allah telah menghalalkan jual beli e mengharamkan riba. 2. Hadis nabi riwayat al-Baihaqi e Ibnu Majah dari Abu Said al-Khudri: Rasulullah Vi bersabda, Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak) (HR. Albaihaqi e Ibnu Majah, dinilai shahih oleh Ibnu Hibban). 3. Hadis Nabi Riwayat Muçulmano, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, e Ibn Majah, que também é muçulmano. Ubadah bin Shamit, Nabi saw bersabda: (Juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (denga syarat harus) sama e sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai .. 4. Hadis Nabi riwayat Muçulmanos, Tirmidzi, Nasai, Abu Daud, Ibnu Majah, e Ahmad, Dari Omar bin Khattab, Nabi viram bersabda: (Jual-beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai. 5. Hadis Nabi riwayat Muçulmano dari Abu Said al-Khudri, Nabi viu bersabda: Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lang janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagaian atas sebagian yang lain dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai. 6. Hadis Nabi riwayat Muçulmano dari Bara bin Azib e Zaid bin Arqam. Rasulullah viu melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai). 7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi ou Amr bin Auf: Nome da pesquisa realizada por antara kaum muslimin, perjanjian kanji yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan kaum muslimin terikat denar syarat-syarat merda kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. 8. Ijma. Ulama sepia (ijma) bahwa akad al-sharf disyariatkan den syarat-syarat tertentu 1. Surat dari pimpinah Unidade Usaha Syariah Bank BNI no. UUS / 2/878 2. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syária Pada Hari Kamis, tanggal 14 Muharram 1423H / 28 Maret 2002. Dewan Syariah Nasional Menetapkan. FATWA TENTANG JUDA BELI MATA UANG (AL-SHARF). Pertama O Ketentuan Umum Transaksi juu beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut: 1. O que você precisa saber sobre ele? 2. Ada kebutuhan transaksi atau untiuk berjaga-jaga (simpanan). 3. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus samá dan secara tunai (at-taqabudh). 4. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dan secara tunai. Kedua Jenis-jenis transaksi Valuta Asing 1. Transaksi SPOT, yaitu transaksi pembelian e penjualan valuta asing un tuk penyerahan pada saat itu (sobre o balcão) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedanhão waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi tropicalional. 2. TRANSMISSÃO FORWARD, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditarapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2x24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (muwaadah) dan penyerahannya dilakukan de kemudian hari, padahal harga pada waktu peniana em tersebut belum tímida samala nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk frente acordo para kebutuhan yang tidak dapat dihindari (lil hajah) 3. Transaksi SWAP Você já pode ter encontrado este classificado online. Ganharam um encontro com a população local e a Dinamarca em um piscar de olhos para valer yang sama dengan harga forward. Hukumnya haram, karena mengandung, unsur maisir (spekulasi). 4. Transaksi OPTION yaitu kontrak para memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valing asing pada harga e jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung, unsur maisir (spekulasi). Ketiga O fatwa não pode ser datado, mas pode ser obtido no kriudian terri o terdapat kekeliruan, akan diubah e disempurnakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di. Jacarta Tanggal. 14 Muharram 1423 H / 28 Maret 2002 M DEWAN SYARIAH NASIONAL - MAJELIS ULAMA INDONÉSIA Tulisan lang yang menguatkan adalah sebagaimana ditulis oleh Dr. Mohammed Obaidullah di bawah ini tentang ISLAMIC FOREX TRADING. 1. Os Contratos Básicos de Troca Há um consenso geral entre os juristas islâmicos sobre a visão de que moedas de diferentes países podem ser trocadas em uma base diferente da unidade, já que moedas de diferentes países são entidades distintas com valores diferentes ou valor intrínseco. e poder de compra. Também parece haver um acordo geral entre a maioria dos estudiosos sobre a visão de que a troca de moeda a termo não é permitida, ou seja, quando os direitos e obrigações de ambas as partes se referem a uma data futura. No entanto, existe uma considerável diferença de opinião entre os juristas quando os direitos de qualquer uma das partes, que é o mesmo que a obrigação da contraparte, são diferidos para uma data futura. Para elaborar, vamos considerar o exemplo de dois indivíduos A e B que pertencem a dois países diferentes, a Índia e os EUA, respectivamente. A pretende vender rúpias indianas e comprar dólares americanos. O inverso é verdadeiro para B. A taxa de câmbio rupee-dólar acordada é 1:20 e a transação envolve a compra e venda de 50. A primeira situação é que A faz um pagamento à vista de Rs1000 para B e aceita o pagamento de 50 de B A transação é liquidada em uma base pontual de ambos os lados. Tais transações são válidas e islamicamente permissíveis. Não há duas opiniões sobre o mesmo. A segunda possibilidade é que a liquidação da transação de ambos os lados seja adiada para uma data futura, digamos após seis meses a partir de agora. Isso implica que tanto A como B fariam e aceitariam o pagamento de Rs1000 ou 50, conforme o caso, após seis meses. A visão predominante é que tal contrato não é islamicamente permissível. Uma opinião minoritária considera admissível. O terceiro cenário é que a transação é parcialmente liquidada apenas de uma extremidade. Por exemplo, A faz um pagamento de Rs1000 agora para B em vez de uma promessa de B para pagar 50 a ele depois de seis meses. Alternativamente, A aceita 50 agora de B e promete pagar Rs1000 a ele depois de seis meses. Existem visões diametralmente opostas sobre a permissibilidade de tais contratos, que equivalem a bai-salam em moedas. O objetivo deste trabalho é apresentar uma análise abrangente de vários argumentos em apoio e contra a permissibilidade desses contratos básicos envolvendo moedas. A primeira forma de contratação envolvendo troca de contra-valores em uma base spot está além de qualquer tipo de controvérsia. A permissão ou não do segundo tipo de contrato no qual a entrega de um dos contravalores é adiada para uma data futura, é geralmente discutida no âmbito da proibição da riba. Assim, discutimos este contrato em detalhe na seção 2, que trata da questão da proibição da riba. A admissibilidade da terceira forma de contrato em que a entrega de ambos os contravalores é diferida, é geralmente discutida no âmbito da redução de risco e incerteza ou gharar envolvidos em tais contratos. Este, portanto, é o tema central da seção 3, que trata da questão do gharar. A Seção 4 tenta uma visão holística da Sharia e relaciona questões como também o significado econômico das formas básicas de contratação no mercado de câmbio. 2. A Questão da Proibição da Riba A divergência de pontos de vista sobre a admissibilidade ou não de contratos de câmbio em moedas pode ser atribuída principalmente à questão da proibição da riba. A necessidade de eliminar a riba em todas as formas de contratos de câmbio é de extrema importância. Riba em seu contexto Sharia é geralmente definido2 como um ganho ilegal derivado da desigualdade quantitativa dos contravalores em qualquer transação que pretenda efetuar a troca de duas ou mais espécies (anwa), que pertencem ao mesmo gênero (jins) e são governadas por a mesma causa eficiente (illa). Riba é geralmente classificada em riba al-fadl (excesso) e riba al-nasia (diferimento), que denota uma vantagem ilegal por meio de excesso ou diferimento, respectivamente. Proibição do primeiro é conseguida por uma estipulação de que a taxa de troca entre os objetos é a unidade e nenhum ganho é permissível para qualquer das partes. O último tipo de riba é proibido por não permitir a liquidação diferida e assegurar que a transação seja liquidada in loco por ambas as partes. Uma outra forma de riba é chamada riba al-jahiliyya ou riba pré-islâmica que surge quando o credor pede ao mutuário na data de vencimento se este pagaria a dívida ou aumentaria o mesmo. O aumento é acompanhado pela cobrança de juros sobre o montante inicialmente emprestado. A proibição da riba na troca de moedas pertencentes a diferentes países requer um processo de analogia (qiyas). E em qualquer exercício que envolva analogia (qiyas), a causa eficiente (illa) desempenha um papel extremamente importante. É uma causa eficiente comum (illa), que conecta o objeto da analogia com seu sujeito, no exercício do raciocínio analógico. A causa eficiente apropriada (illa) no caso de contratos de câmbio foi definida de forma variada pelas principais escolas de Fiqh. Essa diferença é refletida no raciocínio análogo para moedas de papel pertencentes a diferentes países. Uma questão de significância considerável no processo de raciocínio análogo relaciona-se à comparação entre moedas de papel com ouro e prata. Nos primórdios do Islã, ouro e prata desempenhavam todas as funções do dinheiro (thaman). Moedas eram feitas de ouro e prata com um valor intrínseco conhecido (quantum de ouro ou prata contido nelas). Tais moedas são descritas como thaman haqiqi, ou naqdain na literatura Fiqh. Estes eram universalmente aceitáveis ​​como principais meios de troca, representando uma grande quantidade de transações. Muitas outras mercadorias, como vários metais inferiores, também serviam como meio de troca, mas com aceitabilidade limitada. Estes são descritos como fals na literatura Fiqh. Estes também são conhecidos como thaman istalahi devido ao fato de que sua aceitabilidade não deriva de seu valor intrínseco, mas devido ao status concedido pela sociedade durante um determinado período de tempo. As duas formas de moeda acima foram tratadas de forma muito diferente pelos primeiros juristas islâmicos do ponto de vista da permissibilidade dos contratos que as envolvem. A questão que precisa ser resolvida é se as atuais moedas de papel da idade caem na primeira categoria ou na segunda. Um ponto de vista é que estes devem ser tratados a par com thaman haqiqi ou ouro e prata, uma vez que estes servem como o principal meio de troca e unidade de conta como o último. Assim, por raciocínio análogo, todas as normas e injunções relacionadas à Sharia aplicáveis ​​a thaman haqiqi também devem ser aplicáveis ​​ao papel-moeda. A troca de thaman haqiqi é conhecida como bai-sarf e, portanto, as transações em moedas de papel devem ser governadas pelas regras da Sharia relevantes para bai-sarf. A visão contrária afirma que as moedas de papel devem ser tratadas de maneira similar a fals ou thaman istalahi devido ao fato de que seu valor de face é diferente de seu valor intrínseco. Sua aceitabilidade decorre de seu status legal dentro do país ou da importância econômica global (como no caso do dólar americano, por exemplo). 2.1. Uma síntese de visões alternativas 2.1.1. Raciocínio Analógico (Qiyas) para a Proibição de Riba A proibição da riba é baseada na tradição que o santo profeta (a paz esteja com ele) disse: Vender ouro por ouro, prata por prata, trigo por trigo, cevada por cevada, data por data, sal para sal, nas mesmas quantidades no local e quando as mercadorias são diferentes, vender como lhe convier, mas no local. Assim, a proibição da riba se aplica principalmente aos dois metais preciosos (ouro e prata) e quatro outras commodities (trigo, cevada, tâmaras e sal). Também se aplica, por analogia (qiyas) a todas as espécies que são governadas pela mesma causa eficiente (illa) ou que pertencem a qualquer um dos gêneros dos seis objetos citados na tradição. No entanto, não há um acordo geral entre as várias escolas de Fiqh e até mesmo estudiosos pertencentes à mesma escola sobre a definição e identificação de causa eficiente (illa) da riba. Para os Hanafis, a causa eficiente (illa) da riba tem duas dimensões: os artigos trocados pertencem ao mesmo gênero (jins) que possuem peso (wazan) ou mensurabilidade (kiliyya). Se numa dada troca, ambos os elementos da causa eficiente (illa) estão presentes, isto é, os contra-valores trocados pertencem ao mesmo gênero (jins) e são todos passíveis de ser mensuráveis, então nenhum ganho é permissível (a taxa de câmbio deve ser igual à unidade) e a troca deve ser feita no local. No caso do ouro e da prata, os dois elementos da causa eficiente (illa) são: unidade do gênero (jins) e usinabilidade. Esta é também a visão Hanbali de acordo com uma versão3. (Uma versão diferente é semelhante à visão Shafii e Maliki, conforme discutido abaixo.) Assim, quando o ouro é trocado por ouro, ou a prata é trocada por prata, apenas transações pontuais sem qualquer ganho são permitidas. Também é possível que em uma dada troca, um dos dois elementos da causa eficiente (illa) esteja presente e o outro esteja ausente. Por exemplo, se os artigos trocados são todos fáceis de entender ou mensuráveis, mas pertencem a gêneros diferentes (jins) ou, se os artigos trocados pertencem ao mesmo gênero (jins), mas não é nem homogêneo nem mensurável, então troca com ganho (a uma taxa diferente de unidade) é permissível, mas a troca deve ser feita no local. Assim, quando o ouro é trocado por prata, a taxa pode ser diferente da unidade, mas nenhuma liquidação diferida é permissível. Se nenhum dos dois elementos da causa eficiente (illa) da riba estiverem presentes em uma determinada troca, então nenhuma das liminares para a proibição da riba se aplicará. A troca pode ocorrer com ou sem ganho e em uma base pontual ou diferida. Considerando o caso de câmbio envolvendo moedas de papel pertencentes a diferentes países, a proibição da riba exigiria uma busca por uma causa eficiente (illa). Moedas pertencentes a diferentes países são claramente entidades distintas, elas são legais dentro de limites geográficos específicos com diferentes valores intrínsecos ou poder de compra. Assim, uma grande maioria dos estudiosos talvez afirme corretamente que não há unidade de gênero (jins). Além disso, estes não são nem maleáveis ​​nem mensuráveis. Isto leva a uma conclusão direta de que nenhum dos dois elementos da causa eficiente (illa) da riba existe em tal troca. Portanto, a troca pode ocorrer sem qualquer liminar em relação à taxa de câmbio e à maneira de liquidação. A lógica subjacente a essa posição não é difícil de compreender. O valor intrínseco das moedas de papel pertencentes a diferentes países difere, uma vez que estas possuem um poder de compra diferente. Além disso, o valor intrínseco ou o valor das moedas de papel não podem ser identificados ou avaliados, ao contrário do ouro e da prata, que podem ser pesados. Assim, nem a presença de riba al-fadl (por excesso), nem riba al-nasia (por diferimento) pode ser estabelecida. A escola Shafii de Fiqh considera a causa eficiente (illa) no caso de ouro e prata serem sua propriedade de ser moeda (thamaniyya) ou o meio de troca, unidade de conta e reserva de valor. Esta é também a visão de Maliki. De acordo com uma versão desse ponto de vista, mesmo que papel ou couro sejam feitos como meio de troca e recebam o status de moeda, todas as regras referentes a naqdain ou ouro e prata se aplicam a eles. Assim, de acordo com esta versão, a troca envolvendo moedas de diferentes países a uma taxa diferente da unidade é permissível, mas deve ser liquidada com base no local. Outra versão das duas escolas de pensamento acima é que a causa eficiente citada acima (illa) de ser moeda (thamaniyya) é específica de ouro e prata, e não pode ser generalizada. Ou seja, qualquer outro objeto, se usado como meio de troca, não pode ser incluído em sua categoria. Assim, de acordo com esta versão, as injunções da Sharia para a proibição da riba não são aplicáveis ​​às moedas de papel. As moedas pertencentes a diferentes países podem ser trocadas com ou sem ganho e em base pontual ou diferida. Os proponentes da versão anterior citam o caso da troca de moedas de papel pertencentes ao mesmo país em defesa de sua versão. A opinião consensual dos juristas, neste caso, é que tal troca deve ser sem qualquer ganho ou a uma taxa igual à unidade e deve ser resolvida em uma base local. Qual é a razão subjacente à decisão acima? Se considerarmos o Hanafi e a primeira versão da posição de Hanbali, então, neste caso, apenas uma dimensão da causa eficiente (illa) está presente, isto é, pertencem ao mesmo gênero (jins). ). Mas as moedas de papel não são nem maleáveis ​​nem mensuráveis. Assim, a lei hannafi aparentemente permitiria a troca de diferentes quantidades da mesma moeda em uma base spot. Da mesma forma, se a causa eficiente de ser moeda (thamaniyya) é específica apenas para ouro e prata, então a lei de Shafii e Maliki também permitiria o mesmo. Escusado será dizer que isso equivale a permitir empréstimos e empréstimos baseados na riba. Isso mostra que, é a primeira versão do pensamento Shafii e Maliki que fundamenta a decisão consensual de proibição de ganho e liquidação diferida em caso de troca de moedas pertencentes ao mesmo país. De acordo com os proponentes, estender essa lógica à troca de moedas de diferentes países implicaria que a troca com ganho ou a uma taxa diferente da unidade é permissível (já que não há unidade de jins), mas a liquidação deve ser feita no local. 2.1.2 Comparação entre Câmbio de Moeda e Bai-Sarf Bai-sarf é definida na literatura Fiqh como uma troca envolvendo thaman haqiqi, definida como ouro e prata, que serviu como principal meio de troca para quase todas as principais transações. Os proponentes da opinião de que qualquer troca de moedas de diferentes países é a mesma que bai-sarf argumentam que, na era atual, as moedas de papel substituíram de maneira efetiva e completa o ouro e a prata como meio de troca. Assim, por analogia, a troca envolvendo tais moedas deve ser governada pelas mesmas regras e injunções da Sharia como bai-sarf. Argumenta-se também que, se a liquidação adiada por qualquer das partes do contrato for permitida, isso abriria as possibilidades de riba-al nasia. Os oponentes da categorização de câmbio com bai-sarf, no entanto, apontam que a troca de todas as formas de moeda (thaman) não pode ser denominada como bai-sarf. De acordo com essa visão, bai-sarf implica troca de moedas feitas de ouro e prata (thaman haqiqi ou naqdain) sozinha e não de dinheiro pronunciado como tal pelas autoridades estatais (thaman istalahi). As atuais moedas de idade são exemplos do último tipo. Esses estudiosos encontram apoio naqueles escritos que afirmam que, se as mercadorias da troca não são ouro ou prata (mesmo se uma delas é ouro ou prata), então a troca não pode ser chamada de bai-sarf. Nem as estipulações relativas ao bai-sarf seriam aplicáveis ​​a tais trocas. De acordo com Imam Sarakhsi, 4 quando um indivíduo compra falsas ou moedas feitas de metais inferiores, como o cobre (thaman istalahi) por dirhams (thaman haqiqi) e faz um pagamento à vista, mas o vendedor não tem falsas naquele momento , então essa troca é permissível. tomar posse de mercadorias trocadas por ambas as partes não é uma condição prévia (enquanto no caso de bai-sarf, é.) Existem várias referências semelhantes que indicam que os juristas não classificam uma troca de fals (thaman istalahi) por outro falso ( thaman istalahi) ou ouro ou prata (thaman haqiqi), como bai-sarf. Assim, as trocas de moedas de dois países diferentes que só podem ser qualificadas como thaman istalahi não podem ser categorizadas como bai-sarf. Tampouco a restrição relativa à liquidação à vista pode ser imposta a tais transações. Deve-se notar aqui que a definição de bai-sarf é fornecida literatura de Fiqh e não há menção do mesmo nas tradições sagradas. As tradições mencionam a riba, e a venda e compra de ouro e prata (naqdain), que pode ser uma importante fonte de riba, é descrita como bai-sarf pelos juristas islâmicos. Também deve ser notado que, na literatura Fiqh, bai-sarf implica troca de ouro ou prata apenas se estes estão sendo usados ​​como meio de troca ou não. Troca envolvendo dinares e ornamentos de ouro, ambos com qualidade de bai-sarf. Vários juristas procuraram esclarecer este ponto e definiram sarf como a troca em que ambas as mercadorias trocadas são da natureza do thaman, não necessariamente delas mesmas. Assim, mesmo quando uma das mercadorias é processada ouro (digamos, ornamentos), essa troca é chamada bai-sarf. Os proponentes da visão de que o câmbio deve ser tratado de maneira semelhante à bai-sarf também derivam do apoio de escritos de eminentes juristas islâmicos. Segundo o Imam Ibn Taimiya, qualquer coisa que desempenhe as funções de meio de troca, unidade de conta e reserva de valor é chamada thaman (não necessariamente limitada a ouro e prata). Referências semelhantes estão disponíveis nos escritos do Imam Ghazzali5. No que diz respeito às opiniões do Imam Sarakhshi em relação à troca envolvendo fals, de acordo com eles, alguns pontos adicionais precisam ser tomados em consideração. Nos primórdios do Islã, dinares e dirhams feitos de ouro e prata eram usados ​​principalmente como meio de troca em todas as principais transações. Apenas os menores foram resolvidos com fals. Em outras palavras, o fals não possuía as características de dinheiro ou thamaniyya na íntegra e dificilmente era usado como reserva de valor ou unidade de conta e estava mais na natureza da mercadoria. Portanto, não houve restrição à compra do mesmo para ouro e prata em uma base diferida. As moedas atuais têm todas as características do thaman e devem ser apenas thaman. A troca envolvendo moedas de diferentes países é igual a bai-sarf com diferença de jins e, portanto, a liquidação diferida levaria à riba al-nasia. O Dr. Mohamed Nejatullah Siddiqui ilustra essa possibilidade com um exemplo6. Ele escreve Em um dado momento no tempo em que a taxa de câmbio de mercado entre dólar e rupia é 1:20, se um indivíduo compra 50 à taxa de 1:22 (liquidação de sua obrigação em rúpias diferida para uma data futura), então É altamente provável que ele seja. na verdade, emprestando Rs. 1000 agora em vez de uma promessa de pagar Rs. 1100 em uma data posterior especificada. (Desde então, ele pode obter Rs 1000 agora, trocando os 50 comprados a crédito na taxa à vista). Assim, o sarf pode ser convertido em empréstimos de empréstimos com juros. 2.1.3 Definindo Thamaniyya é a chave Aparece da síntese acima de visões alternativas que a questão chave parece ser uma definição correta de thamaniyya. Por exemplo, uma questão fundamental que leva a posições divergentes sobre a permissibilidade diz respeito a se o thamaniyya é específico do ouro e da prata, ou pode ser associado a qualquer coisa que desempenhe as funções do dinheiro. Nós levantamos algumas questões abaixo que podem ser levadas em conta em qualquer exercício de reconsideração de posições alternativas. Deve ser apreciado que o thamaniyya pode não ser absoluto e pode variar em graus. É verdade que as moedas de papel substituíram completamente o ouro e a prata como meio de troca, unidade de conta e reserva de valor. Neste sentido, pode-se dizer que as moedas de papel possuem thamaniyya. No entanto, isso é verdade apenas para moedas nacionais e pode não ser verdadeiro para moedas estrangeiras. Em outras palavras, as rúpias indianas possuem thamaniyya dentro dos limites geográficos da Índia apenas, e não têm nenhuma aceitação nos EUA. Não se pode dizer que estes possuam thamaniyya nos EUA, a menos que um cidadão americano possa usar rúpias indianas como meio de troca, unidade de conta ou reserva de valor. Na maioria dos casos, essa possibilidade é remota. Essa possibilidade também é uma função do mecanismo de taxa de câmbio em vigor, como a conversibilidade de rúpias indianas em dólares norte-americanos e a existência ou não de um sistema de taxa de câmbio fixa ou flutuante. Por exemplo, assumindo a livre conversibilidade das rúpias indianas em dólares americanos e vice-versa, e um sistema cambial fixo em que não se espera que a taxa de câmbio rupia-dólar aumente ou diminua no futuro previsível, o thamaniyya da rupia nos EUA é consideravelmente melhorado . O exemplo citado pelo Dr. Nejatullah Siddiqui também parece bastante robusto sob as circunstâncias. A permissão para trocar rúpias por dólares numa base diferida (de um lado, é claro) a uma taxa diferente da taxa à vista (taxa oficial que provavelmente permanecerá fixa até a data da liquidação) seria um caso claro de juros empréstimos e empréstimos. No entanto, se a suposição de taxa de câmbio fixa for relaxada e se presumir que o atual sistema de taxas de câmbio flutuantes e voláteis é o caso, então pode ser demonstrado que o caso de riba al-nasia se desfaz. Reescrevemos seu exemplo: Num dado momento, quando a taxa de câmbio de mercado entre dólar e rupia é de 1:20, se um indivíduo compra 50 à taxa de 1:22 (liquidação de sua obrigação em rúpias diferida para uma data futura ), então é altamente provável que ele seja. na verdade, emprestando Rs. 1000 agora em vez de uma promessa de pagar Rs. 1100 em uma data posterior especificada. (Desde então, ele pode obter Rs 1000 agora, trocando os 50 comprados a crédito na taxa à vista) Isto seria assim, somente se o risco de moeda é inexistente (a taxa de câmbio permanece em 1:20), ou é suportado pelo vendedor de dólares (o comprador paga em rupias e não em dólares). Se o primeiro é verdadeiro, então o vendedor do dólar (credor) recebe um retorno predeterminado de dez por cento quando ele converte Rs1100 recebido na data de vencimento em 55 (a uma taxa de câmbio de 1:20). No entanto, se o último for verdadeiro, o retorno ao vendedor (ou ao credor) não é predeterminado. Não precisa nem ser positivo. Por exemplo, se a taxa de câmbio rupia-dólar aumentar para 1:25, então o vendedor de dólar receberá apenas 44 (Rs 1100 convertidos em dólares) pelo seu investimento de 50. Aqui, dois pontos são dignos de nota. Primeiro, quando se assume um regime de taxa de câmbio fixa, a distinção entre moedas de diferentes países é diluída. A situação se torna semelhante a trocar libras esterlinas (moedas pertencentes ao mesmo país) a uma taxa fixa. Segundo, quando se assume um sistema volátil de câmbio, então, assim como se pode visualizar o empréstimo através do mercado de moedas estrangeiras (mecanismo sugerido no exemplo acima), também é possível visualizar o empréstimo através de qualquer outro mercado organizado (como commodities ou ações .) Se alguém substitui dólares por ações no exemplo acima, ele seria: Em um dado momento, quando o preço de mercado do estoque X é Rs 20, se um indivíduo compra 50 ações à taxa de Rs 22 (liquidação de sua obrigação em rúpias diferida para uma data futura), então é altamente provável que ele seja. na verdade, emprestando Rs. 1000 agora em vez de uma promessa de pagar Rs. 1100 em uma data posterior especificada. (Desde então, ele pode obter Rs 1000 agora, trocando as 50 ações compradas a crédito a preço atual) Neste caso também como no exemplo anterior, retornos para o vendedor de ações podem ser negativos se o preço das ações subir para Rs 25 na liquidação encontro. Assim, assim como os retornos no mercado de ações ou no mercado de commodities são islamicamente aceitáveis ​​por causa do risco de preço, o mesmo ocorre com os retornos no mercado de moedas devido às flutuações nos preços das moedas. Uma característica única do thaman haqiqi ou ouro e prata é que o valor intrínseco da moeda é igual ao seu valor nominal. Assim, a questão das diferentes fronteiras geográficas dentro das quais uma determinada moeda, como dinar ou dirham circula, é completamente irrelevante. Ouro é ouro, seja no país A ou no país B. Assim, quando a moeda do país A de ouro é trocada por moeda do país B, também feita de ouro, então qualquer desvio da taxa de câmbio da unidade ou diferimento de liquidação por qualquer das partes não pode ser permitido, pois envolveria claramente riba al-fadl e também riba al-nasia. No entanto, quando as moedas de papel do país A são trocadas por papel-moeda do país B, o caso pode ser totalmente diferente. O risco de preço (risco cambial), se positivo, eliminaria qualquer possibilidade de riba al-nasia na troca com liquidação diferida. No entanto, se o risco de preço (risco de taxa de câmbio) for zero, tal troca poderia ser uma fonte de riba al-nasia se a liquidação diferida for permitida7. Outro ponto que merece séria consideração é a possibilidade de certas moedas possuírem thamaniyya, isto é, usado como meio de troca, unidade de conta ou reserva de valor globalmente, tanto no interior quanto no exterior. Por exemplo, o dólar americano é moeda legal dentro dos EUA e também é aceitável como meio de troca ou unidade de conta para um grande volume de transações em todo o mundo. Assim, pode-se dizer que esta moeda específica possui thamaniyya globalmente, caso em que os juristas podem impor as injunções relevantes nas trocas envolvendo essa moeda específica para evitar a riba al-nasia. O fato é que quando uma moeda possui thamaniyya globalmente, então as unidades econômicas que usam essa moeda global como meio de troca, unidade de conta ou reserva de valor podem não estar preocupadas com o risco decorrente da volatilidade das taxas de câmbio entre os países. Ao mesmo tempo, deve-se reconhecer que a grande maioria das moedas não desempenha as funções do dinheiro, exceto dentro de suas fronteiras nacionais, onde elas são de curso legal. Riba e risco não podem coexistir no mesmo contrato. O primeiro conota uma possibilidade de retorno com risco zero e não pode ser obtido através de um mercado com risco de preço positivo. Como foi discutido acima, a possibilidade de riba al-fadl ou riba al-nasia pode surgir em troca quando ouro ou prata funcionam como tal ou quando a troca envolve moedas de papel pertencentes ao mesmo país ou quando a troca envolve moedas de diferentes países seguindo um sistema de taxa de câmbio fixa. A última possibilidade talvez seja a falta de clareza8, uma vez que o preço ou a taxa de câmbio das moedas deve flutuar livremente de acordo com as mudanças na demanda e na oferta e também porque os preços devem refletir o valor intrínseco ou o poder de compra das moedas. Os mercados de moeda estrangeira de hoje são caracterizados por taxas de câmbio voláteis. Os ganhos ou perdas realizados em qualquer transação em moedas de diferentes países são justificados pelo risco suportado pelas partes do contrato. 2.1.4. Possibilidade de Riba com Futuros e Forwards Até agora, discutimos pontos de vista sobre a permissibilidade de bai salam em moedas, isto é, quando a obrigação de apenas uma das partes da troca é diferida. Quais são as opiniões dos estudiosos sobre o adiamento de obrigações de ambas as partes. Exemplos típicos de tais contratos são contratos a prazo e futuros9. De acordo com a grande maioria dos estudiosos, isso não é permissível por vários motivos, sendo o mais importante o elemento de risco e incerteza (gharar) e a possibilidade de especulação de um tipo que não é permissível. Isso é discutido na seção 3. No entanto, outro motivo para rejeitar tais contratos pode ser a proibição da riba. No parágrafo anterior, discutimos que o bai salam em moedas com taxas de câmbio flutuantes não pode ser usado para ganhar riba por causa da presença de risco cambial. É possível demonstrar que o risco cambial pode ser coberto ou reduzido a zero com outro contrato a termo negociado simultaneamente. E uma vez que o risco é eliminado, o ganho claramente seria riba. Modificamos e reescrevemos o mesmo exemplo: Num dado momento no tempo em que a taxa de câmbio de mercado entre dólar e rupia é de 1:20, um indivíduo compra 50 à taxa de 1:22 (liquidação de sua obrigação em rúpias diferida para um data futura), e o vendedor de dólares também protege sua posição entrando em um contrato a termo para vender Rs1100 a ser recebido na data futura a uma taxa de 1:20, então é altamente provável que ele seja. na verdade, emprestando Rs. 1000 agora em vez de uma promessa de pagar Rs. 1100 em uma data posterior especificada. (Desde então, ele pode obter Rs 1000 agora, trocando os 50 dólares comprados a crédito na taxa à vista) O vendedor do dólar (credor) recebe um retorno predeterminado de dez por cento quando ele converte Rs1100 recebido na data de vencimento em 55 dólares uma taxa de câmbio de 1:20) pelo seu investimento de 50 dólares, independentemente da taxa de câmbio de mercado prevalecente na data de vencimento. Outra maneira simples e simples de ganhar riba pode até envolver uma transação spot e uma transação futura simultânea. Por exemplo, o indivíduo no exemplo acima adquire 50 em uma base à vista à taxa de 1:20 e simultaneamente celebra um contrato a termo com a mesma parte para vender 50 à taxa de 1:21 após um mês. Com efeito, isso implica que ele está emprestando Rs1000 agora ao vendedor de dólares por um mês e ganha uma participação de Rs50 (ele recebe Rs1050 após um mês. Essa é uma transação típica de recompra ou recompra tão comum em operações bancárias convencionais). 3.10 A questão da liberdade de Gharar 3.1 A definição de Gharar Gharar, ao contrário da riba, não tem uma definição consensual. Em termos latos, conota risco e incerteza. É útil ver o gharar como um continuum de risco e incerteza em que o O ponto extremo do risco zero é o único ponto que está bem definido. Além deste ponto, o gharar se torna uma variável e o gharar envolvido em um contrato da vida real estaria em algum lugar nesse continuum. Além de um ponto desse contínuo, risco e incerteza ou gharar becomes unacceptable11. Jurists have attempted to identify such situations involving forbidden gharar. A major factor that contributes to gharar is inadequate information (jahl) which increases uncertainty. This is when the terms of exc hange, such as, price, objects of exchange, time of settlement etc. are not well-defined. Gharar is also defined in terms of settlement risk or the uncertainty surrounding delivery of the exchanged articles. Islamic scholars have identified the conditions which make a contract uncertain to the extent that it is forbidden. Each party to the contract must be clear as to the quantity, specification, price, time, and place of delivery of the contract. A contract, say, to sell fish in the river involves uncertainty about the subject of exchange, about its delivery, and hence, not Islamically permissible. The need to eliminate any element of uncertainty inherent in a contract is underscored by a number of traditions.12 An outcome of excessive gharar or uncertainty is that it leads to the possibility of speculation of a variety which is forbidden. Speculation in its worst form, is gambling. The holy Quran and the traditions of the holy prophet explicitly prohibit gains made from games of chance which involve unearned income. The term used for gambling is maisir which literally means getting something too easily, getting a profit without working for it. Apart from pure games of chance, the holy prophet also forbade actions which generated unearned incomes without much productive efforts.13 Here it may be noted that the term speculation has different connotations. It always involves an attempt to predict the future outcome of an event. But the process may or may not be backed by collection, analysis and interpretation of relevant information. The former case is very much in conformity with Islamic rationality. An Islamic economic unit is required to assume risk after making a proper assessment of risk with the help of information. All business decisions involve speculation in this sense. It is only in the absence of information or under conditions of excessive gharar or uncertainty that speculation is akin to a game of chance and is reprehensible. 3.2 Gharar amp Speculation with of Futures amp Forwards Considering the case of the basic exchange contracts highlighted in section 1, it may be noted that the third type of contract where settlement by both the parties is deferred to a future date is forbidden, according to a large majority of jurists on grounds of excessive gharar. Futures and forwards in currencies are examples of such contracts under which two parties become obliged to exchange currencies of two different countries at a known rate at the end of a known time period. For example, individuals A and B commit to exchange US dollars and Indian rupees at the rate of 1: 22 after one month. If the amount involved is 50 and A is the buyer of dollars then, the obligations of A and B are to make a payments of Rs1100 and 50 respectively at the end of one month. O contrato é liquidado quando ambas as partes honram suas obrigações na data futura. Traditionally, an overwhelming majority of Sharia scholars have disapproved such contracts on several grounds. The prohibition applies to all such contracts where the obligations of both parties are deferred to a future date, including contracts involving exchange of currencies. An important objection is that such a contract involves sale of a non-existent object or of an object not in the possession of the seller. This objection is based on several traditions of the holy prophet.14 There is difference of opinion on whether the prohibition in the said traditions apply to foodstuffs, or perishable commodities or to all objects of sale. There is, however, a general agreement on the view that the efficient cause (illa) of the prohibition of sale of an object which the seller does not own or of sale prior to taking possession is gharar, or the possible failure to deliver the goods purchased. Is this efficient cause (illa) present in an exchange involving future contracts in currencies of different countries. In a market with full and free convertibility or no constraints on the supply of currencies, the probability of failure to deliver the same on the maturity date should be no cause for concern. Further, the standardized nature of futures contracts and transparent operating procedures on the organized futures markets15 is believed to minimize this probability. Some recent scholars have opined in the light of the above that futures, in general, should be permissible. According to them, the efficient cause (illa), that is, the probability of failure to deliver was quite relevant in a simple, primitive and unorganized market. It is no longer relevant in the organized futures markets of today16. Such contention, however, continues to be rejected by the majority of scholars. They underscore the fact that futures contracts almost never involve delivery by both parties. Pelo contrário, as partes do contrato reverter a transação e o contrato é liquidado apenas na diferença de preço. For example, in the above example, if the currency exchange rate changes to 1: 23 on the maturity date, the reverse transaction for individual A would mean selling 50 at the rate of 1:23 to individual B. This would imply A making a gain of Rs50 (the difference between Rs1150 and Rs1100). This is exactly what B would lose. It may so happen that the exchange rate would change to 1:21 in which case A would lose Rs50 which is what B would gain. This obviously is a zero-sum game in which the gain of one party is exactly equal to the loss of the other. This possibility of gains or losses (which theoretically can touch infinity) encourages economic units to speculate on the future direction of exchange rates. Since exchange rates fluctuate randomly, gains and losses are random too and the game is reduced to a game of chance. There is a vast body of literature on the forecastability of exchange rates and a large majority of empirical studies have provided supporting evidence on the futility of any attempt to make short-run predictions. Exchange rates are volatile and remain unpredictable at least for the large majority of market participants. Needless to say, any attempt to speculate in the hope of the theoretically infinite gains is, in all likelihood, a game of chance for such participants. While the gains, if they materialize, are in the nature of maisir or unearned gains, the possibility of equally massive losses do indicate a possibility of default by the loser and hence, gharar. 3.3. Risk Management in Volatile Markets Hedging or risk reduction adds to planning and managerial efficiency. The economic justification of futures and forwards is in term of their role as a device for hedging. In the context of currency markets which are characterized by volatile rates, such contracts are believed to enable the parties to transfer and eliminate risk arising out of such fluctuations. For example, modifying the earlier example, assume that individual A is an exporter from India to US who has already sold some commodities to B, the US importer and anticipates a cashflow of 50 (which at the current market rate of 1:22 mean Rs 1100 to him) after one month. There is a possibility that US dollar may depreciate against Indian rupee during these one month, in which case A would realize less amount of rupees for his 50 ( if the new rate is 1:21, A would realize only Rs1050 ). Hence, A may enter into a forward or future contract to sell 50 at the rate of 1:21.5 at the end of one month (and thereby, realize Rs1075) with any counterparty which, in all probability, would have diametrically opposite expectations regarding future direction of exchange rates. In this case, A is able to hedge his position and at the same time, forgoes the opportunity of making a gain if his expectations do not materialize and US dollar appreciates against Indian rupee (say, to 1:23 which implies that he would have realized Rs1150, and not Rs1075 which he would realize now.) While hedging tools always improve planning and hence, performance, it should be noted that the intention of the contracting party - whether to hedge or to speculate, can never be ascertained. It may be noted that hedging can also be accomplished with bai salam in currencies. As in the above example, exporter A anticipating a cash inflow of 50 after one month and expecting a depreciation of dollar may go for a salam sale of 50 (with his obligation to pay 50 deferred by one month.) Since he is expecting a dollar depreciation, he may agree to sell 50 at the rate of 1: 21.5. There would be an immediate cash inflow in Rs 1075 for him. The question may be, why should the counterparty pay him rupees now in lieu of a promise to be repaid in dollars after one month. As in the case of futures, the counterparty would do so for profit, if its expectations are diametrically opposite, that is, it expects dollar to appreciate. For example, if dollar appreciates to 1: 23 during the one month period, then it would receive Rs1150 for Rs 1075 it invested in the purchase of 50. Thus, while A is able to hedge its position, the counterparty is able to earn a profit on trading of currencies. The difference from the earlier scenario is that the counterparty would be more restrained in trading because of the investment required, and such trading is unlikely to take the shape of rampant speculation. 4. Summary amp Conclusion Currency markets of today are characterized by volatile exchange rates. This fact should be taken note of in any analysis of the three basic types of contracts in which the basis of distinction is the possibility of deferment of obligations to future. We have attempted an assessment of these forms of contracting in terms of the overwhelming need to eliminate any possibility of riba, minimize gharar, jahl and the possibility of speculation of a kind akin to games of chance. Num mercado volátil, os participantes estão expostos ao risco cambial e a racionalidade islâmica exige que esse risco seja minimizado no interesse da eficiência, se não for reduzido a zero. It is obvious that spot settlement of the obligations of both parties would completely prohibit riba, and gharar, and minimize the possibility of speculation. No entanto, isso também implicaria a ausência de qualquer técnica de gerenciamento de riscos e poderia envolver alguns problemas práticos para os participantes. At the other extreme, if the obligations of both the parties are deferred to a future date, then such contracting, in all likelihood, would open up the possibility of infinite unearned gains and losses from what may be rightly termed for the majority of participants as games of chance. Of course, these would also enable the participants to manage risk through complete risk transfer to others and reduce risk to zero. It is this possibility of risk reduction to zero which may enable a participant to earn riba. Future is not a new form of contract. Rather the justification for proscribing it is new. If in a simple primitive economy, it was prevention of gharar relating to delivery of the exchanged article, in todays complex financial system and organized exchanges, it is prevention of speculation of kind which is unIslamic and which is possible under excessive gharar involved in forecasting highly volatile exchange rates. Such speculation is not just a possibility, but a reality. The precise motive of an economic unit entering into a future contract - speculation or hedging may not ascertainable ( regulators may monitor end use, but such regulation may not be very practical, nor effective in a free market). Empirical evidence at a macro level, however, indicates the former to be the dominant motive. The second type of contracting with deferment of obligations of one of the parties to a future date falls between the two extremes. While Sharia scholars have divergent views about its permissibility, our analysis reveals that there is no possibility of earning riba with this kind of contracting. The requirement of spot settlement of obligations of atleast one party imposes a natural curb on speculation, though the room for speculation is greater than under the first form of contracting. The requirement amounts to imposition of a hundred percent margin which, in all probability, would drive away the uninformed speculator from the market. This should force the speculator to be a little more sure of his expectations by being more informed. When speculation is based on information it is not only permissible, but desirable too. Bai salam would also enable the participants to manage risk. At the same time, the requirement of settlement from one end would dampen the tendency of many participants to seek a complete transfer of perceived risk and encourage them to make a realistic assessment of the actual risk. Notes amp References 1. These diverse views are reflected in the papers presented at the Fourth Fiqh Seminar organized by the Islamic Fiqh Academy, India in 1991 which were subsequently published in Majalla Fiqh Islami, part 4 by the Academy. The discussion on riba prohibition draws on these views. 2. Nabil Saleh, Unlawful gain and Legitimate Profit in Islamic Law, Graham and Trotman, London, 1992, p.16 3. Ibn Qudama, al-Mughni, vol.4, pp.5-9 4. Shams al Din al Sarakhsi, al-Mabsut, vol 14, pp 24-25 5. Paper presented by Abdul Azim Islahi at the Fourth Fiqh Seminar organized by Islamic Fiqh Academy, India in 1991. 6. Paper by Dr M N Siddiqui highlighting the issue was circulated among all leading Fiqh scholars by the Islamic Fiqh Academy, India for their views and was the main theme of deliberations during the session on Currency Exchange at the Fourth Fiqh Seminar held in 1991. 7. It is contended by some that the above example may be modified to show the possibility of riba with spot settlement too. In a given moment in time when the market rate of exchange between dollar and rupee is 1:20, if an individual purchases 50 at the rate of 1:22 (settlement of his obligation also on a spot basis), then it amounts to the seller of dollars exchanging 50 with 55 on a spot basis (Since, he can obtain Rs 1100 now, exchange them for 55 at spot rate of 1:20) Thus, spot settlement can also be a clear source of riba. Does this imply that spot settlement should be proscribed too. The fallacy in the above and earlier examples is that there is no single contract but multiple contracts of exchange occurring at different points in time (true even in the above case). Riba can be earned only when the spot rate of 1:20 is fixed during the time interval between the transactions. This assumption is, needless to say, unrealistic and if imposed artificially, perhaps unIslamic. 8. Islam envisages a free market where prices are determined by forces of demand and supply. There should be no interference in the price formation process even by the regulators. While price control and fixation is generally accepted as unIslamic, some scholars, such as, Ibn Taimiya do admit of its permissibility. However, such permissibility is subject to the condition that price fixation is intended to combat cases of market anomalies caused by impairing the conditions of free competition. If market conditions are normal, forces of demand and supply should be allowed a free play in determination of prices. 9. Some Islamic scholars use the term forward to connote a salam sale. However, we use this term in the conventional sense where the obligations of both parties are deferred to a future date and hence, are similar to futures in this sense. The latter however, are standardized contracts and are traded on an organized Futures Exchange while the former are specific to the requirements of the buyer and seller. 10. This is known as bai al inah which is considered forbidden by almost all scholars with the exception of Imam Shafii. Followers of the same school, such as Al Nawawi do not consider it Islamically permissible. 11. It should be noted that modern finance theories also distinguish between conditions of risk and uncertainty and assert that rational decision making is possible only under conditions of risk and not under conditions of uncertainty. Conditions of risk refer to a situation where it is possible with the help of available data to estimate all possible outcomes and their corresponding probabilities, or develop the ex-ante probability distribution. Under conditions of uncertainty, no such exercise is possible. The definition of gharar, Real-life situations, of course, fall somewhere in the continuum of risk and uncertainty. 12. The following traditions underscore the need to avoid contracts involving uncertainty. Ibn Abbas reported that when Allahs prophet (pbuh) came to Medina, they were paying one and two years advance for fruits, so he said: Those who pay in advance for any thing must do so for a specified weight and for a definite time. It is reported on the authority of Ibn Umar that the Messenger of Allah (pbuh) forbade the transaction called habal al-habala whereby a man bought a she-camel which was to be the off-spring of a she-camel and which was still in its mothers womb. 13. According to a tradition reported by Abu Huraira, Allahs Messenger (pbuh) forbade a transaction determined by throwing stones, and the type which involves some uncertainty. The form of gambling most popular to Arabs was gambling by casting lots by means of arrows, on the principle of lottery, for division of carcass of slaughtered animals. The carcass was divided into unequal parts and marked arrows were drawn from a bag. One received a large or small share depending on the mark on the arrow drawn. Obviously it was a pure game of chance. 14. The holy prophet is reported to have said Do not sell what is not with you Ibn Abbas reported that the prophet said: He who buys foodstuff should not sell it until he has taken possession of it. Ibn Abbas said: I think it applies to all other things as well. 15. The Futures Exchange performs an important function of providing a guarantee for delivery by all parties to the contract. It serves as the counterparty in the exchange for both, that is, as the buyer for the sale and as the seller for the purchase. 16. M Hashim Kamali Islamic Commercial Law: An Analysis of Futures, The American Journal of Islamic Social Sciences, vol.13, no.2, 1996 Send Your Comments to: Dr Mohammed Obaidullah, Xavier Institute of Management, Bhubaneswar 751 013, IndiaForex halal apa haram, mr bean comedies download. Page 80- Forex Dalam Perspektif Hukum Islam Halal Atau Haram Forex General Discussion Jangan biarkan diri anda diselubungi misteri halal/ haram FOREX. swap dan lain2 yang berunsurkan riba, tunggu apa lagi jom main forex. Tetapi sebaliknya marilah kita mengkaji mengenai forex dan bagaimana caranya untuk kita menjadikan forex ini halal disisi agama seperti mana. Mana-mana perniagaanpun pasti ada haram dan halal. Apa yang dapat anda perhatikan Forex halal apa haram: Canada halal apa haram binary option halal atau haram futures option compare database trading. Sembarang orang. sistemas forex halal haram. Why INVESTED iQ Me ap sab ye sawal pochna chahta ho k forex trading islam me haram he ya halal ya ye jaiz he ya najaiz he ager halal he or jaiz he to kese he Different currencies in the market and you make tons of money from the difference. but my dad said it is haram. so is Forex halal or Haram. FOREX trading I. mr bean comedies download: T makers is working in vs forex urdu. Using website forex trading halal or haram in islam types of i. Is forex halal or haram. If halaal please explain - Halaal Haraam - Encyclopedia of real Islamic question and answers, answered by renowed scholars in the light of. Stock trading courses nyc: Apakah hukum FOREXForeign Exchange atau pertukaran matawang asing Dengarkan penjelasan Ust Zaharuddin Abd Rahman Traders Forex di forum ini apakah Forex Trading Haram apa tidak. yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan. Dani Camers pernah denger trading forex om Afandi Kusuma bolak balik jangan ambil sektor non riel (. nyerempet haram) Dani Camers saya taya apa jawabnya apa Afandi Kusuma oh, jawabannya sudah satu langkah lagi ke depan Dani Camers berarti pernah tw om Afandi Kusuma itu diatas sdh di tulis bolak balik 13:20 Dani Camers lah, maksud dri non riel. trus nyerempet haram itu apa om Afandi Kusuma ya negociação forex itu: paling tidak syubhat, kalau tidak mau dibilang haram Dani Camers segunda mão afandi Kusuma remendar negociação, celana bekas, motor bekas, sandal bekas. O que você está procurando é o que você está procurando? Eu concordo com você quando eu estiver jogando com você, e você vai ver o que você pode fazer, você pode ver o que você está procurando em um dos lugares mais visitados. 8220Seungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itupun jelas pula. Diantara kedua macam hal itu ada potávelapahal yang syubhat (samar-samar). Sebagian besar manusia, dapat mengetahui dengan jelas, apa-yang subhat itu. Barangsiapa yang menjaga dirinya dari perkara syubhat, maka ia telah melepaskan dirinya dari melakukan sesuatu yang mencemarkan agama serta kehormatannya.






































































'' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' ''. Ingatlah bahwasannya setiap raja ja memppunyai larangan-larangan. Ingatlah bahwasannya larangan-larangan Allah adaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa-Nya8221 (Muttafaq Alaih) Dani Camers jujur ​​om, kalau referensi nya Al - Quran sya langsung meng iyakan. itu pun nanti perlu dibedah asbabun nudzul nya serta teks dan konteks nya kalau masalah hadist, di dalam sejarah di ceritakan bhwa Omar bin khatab di ke khalifahan nya membakar semua hadist al-Quran e suci tdk tertukar dengan hadist. dri situ perlu amat sangat cermat utk mengetahui mana hadist shahih dan mana yg tdak Afandi Kusuma hadist itu mutawatir. intinya kan mudah. kalau saat kita próximo dan untung, pasti ada yang rugi karena keuntungan kita itu. begitu kan dalam jual beli forex itu Dani Camers, emang halal-haram logika nya se simples itu ya om Afandi Kusuma ya .. makanya itu kalau masih raga, berarti masuk syubhat sudah mata uang itu riba, jual belinya masu judi lagi menurutku haram remendo jual mobil, jual rumah, gitu aja aku barusan jual air isi ulang galón, aku ambilkan dari depan rumah Dani Camers, om, aq mw, tanya, memang, riba itu, substansya nya, gmn, bank, konvensional itu haram gk trus substansi judi itu gmn memang forex itu judi yah Afeganistão Kusuma Fatwa MUI: Transaksi SWAP Você pode enviar sua pesquisa para a seguinte busca: as melhores penalidades e mais informações sobre dikombinasikan deng e pembelian podem ser encontradas em Valga. Hukumnya haram, karena mengandung, unsur maisir (spekulasi). 4. Transaksi OPTION yaitu kontrak para memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valing asing pada harga e jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung, unsur maisir (spekulasi). Dani Camers kita beli mangga apakah kita yakin manis di shopping apakah boleh diincipi spekulasi, kalau memang logika nya te simple itu krna di dunia ini gk da sesuatu yg gak spekulasi meskipun 0,000000001 persenho Afandi Kusuma ya tidak apa kalau kamu mengqiaskan seperti itu .. menurutku jauh beda ok, aku tahu yang boleh (halal) para bisa dibandingkan dalam hal valas jual beli valas yang halal adalah dengan syarat tunai dani di tempat Dani Camers jones beli on-line haram Afandi Kusuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu Camers kalau memakai legika jenengan e diatas berarti kredit juga haram, mudar para kan Afandi Kusuma tidak. beda urusannya. kalau soal karena língua, menú MUI, aku cuma copa saja Dani Câmaras khan ada proses biaya inap uang berã khan swap om Afandi Kusuma tapi swap itu bukan yg dibisniskan Dani Camers hehehehe sya pribadi gak pernah percaya dengan yg namanya MUI konteks indonésia Afandi Kusuma ya tdk masalah .. kalau mnurut saya, kita ambil pendapat orang / badan untuk kita ambil dalil dan logikanya .. hakana taklit Dani Camers kalau menurut saya kita punya Al-Qran dan sunnah Rasul kita punya logika sehat kita gunakan itu, pendurado em um lana hnya referen sbgai bahan pertimbangan Afandi Kusuma beli valas boleia dan halal hanya jika kita memang perlu valuta itu mungkin karena mau perjalanan luar negeri, mais »beli bark dari luar negeri dll. bukan juali beli valas itu yang dibisniskan. (ini pendapat saya) apalagi dalam negociar forex kita tahu, bahwa jika kita untung, pasti ada yang rugi karena keutungan kita itu. O que você está procurando? Dani Camers mkasih pendapatnya om un un un rug rug rug rug hid hid hid hid hid hid hid hid hid hid hid hid hid hid hid hid Af Af Af Af Af Af Af Af Af Af Af Af Af Af Af Af Af Negociação Negociação forex kita tahu, jika kita bahwa untung, pasti ada yang rugi karena keutungan kita itu. melhores filmes Dani Camers negócios Trading forex mercado de mercado atau melawan corretor krn kalau mercado de melawan itu semacam kompetisi keuangan dunia. Alá suka orag2 yang ber kompetisi dalam kemajuan dunia Afandi Kusuma ok. aku cuma menyampaikan. kalau tidak mau dibilang haram, pasti syubhat comércio forex itu Dani Camers loh, aq pengen berhenti diskusi om aq gk mw Alá melaknat q mkanya lagi seru2 nya cari kebenaran ini Afandi Kusuma sori, baruans aku tinggal beli makanan kucing coba kamu baca O Alcorão tentang riba, jual beli boleh, riba tdk boleia bananang orang mengatakan riba sama dengan jual beli masih dari Alcorão, sedekah boleh riba tidak boleh. dari belajar ku ke berbagai guru mengenai masalah ini. intinya, sektor riil halal, sektor não riil haram masihkah kita belum bisa melihat kenapa ekonomi Amerika ambruk. yakni ganho de capital (menggelembungnya transaksi sektor não riil menyamakan riba dengan jual beli) Afandi Kusuma Orang-orang yang makan (mengambil) riba174 tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila175. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mera berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Todos os planos e as pessoas do jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu176 (sebelum datang larangan) e urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka merda kekal di dalamnya. Afandi Kusuma (Q.2: 257). disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah.